Selasa, 11 Oktober 2011

KONFLIK KOMUNAL di INDONESIA


 Yang pertama terjadi di kabupaten Sambas. Kalimantan Barat. Itu terjadi pada bulan Januari dan Februari 1997. Koran-koran memberitakan bahwa penduduk asli dayak  mulai menyerang pendatang Madura di rumah-rumah mereka di kota kecil sanggau ledo, kemudian bergerak ke kota-kota kecil di sekitar kabupaten itu, sehingga membuat puluhan ribu orang lari menyelamatkan diri. Masyarakat Indonesia tersentak. Kekerasan kolektif antar warga Indonesia mengenai identitas komunal belum pernah terjadi sebelumnya. Atau lebih tepat lagi, hal itu tidak membekas dalam kesadaran public sampai sehebat itu, sebab pada bulan-bulan sebelumnya telah terjadi huru-hara dengan sasaran orang-orang Kristen dan cina di jawa. Yang satu ini terjadi dengan skala yang jauh lebih besar. Kekerasan sepihak itu berlangsung selama berminggu-minggu, dan merambah sampai ke beberapa kabupaten.
Pertumpahan darah itu sendiri sudah sangat meresahkan, tetapi ada hal yang lebih menggelisahkan. Kejadian itu sangat tidak terduga. Hal itu membuat rata-rata pikiran masyarakat Indonesia terperangah, karena mereka tidak memiliki penjelasan sama sekali. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal kekerasan di tiga tempat yang terpencil di Negeri mereka, aceh, papua dan timor timur. Meskipun sebagian besar tertutup bagi para wartawan, masyarakat tahu bahwa sentiment pemisahan diri menjadi pendorong gerakan resistensi gerilya di sana, dan bahwa militer Indonesia telah membunuh banyak orang dalam operasi-operasi penumpasan pemberontakan tersebut. Negara sebagai sumber kekerasan: ini mudah dipahami bagi pejabat-pejabat rezim maupun para aktivis hak-hak asasi manusia.
Dua tahun setelah peristiwa Sambas, pecah pertempuran antara orang-orang muslim dan orang Kristen di Ambon, pusat urban terbesar di timur makasar. Ini jauh lebih menyakitkan bagi public Indonesia. Dahulu Ambon adalah kota pelabuhan yang ramai dan tidak dapat dibayangkan berubah menjadi medan pertempuran. Terlebih lagi, ini adalah era Reformasi. Presiden Soeharto telah mengundurkan diri pada bulan mei sebelumnya di tengah-tengah demonstrasi besar-besaran. Hari demi hari dipenuhi dengan pembaharuan-pembaharuan di setiap sector. Peristiwa Ambon adalah pukulan terberat bagi optimism yang mengikuti berakhirnya Orde baru yang otoriter. Peristiwa itu juga bukan disebabkan oleh sesuatu kebudayaan kesukuan yang primitive. Sebagaimana banyak orang ibu kota memandang orang-orang Dayak dengan perasaan benci, melainkan melibatkan dua agama yang sama-sama di anut oleh masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, kolom-kolom opini tidak menyodorkan banyak jawaban yang demokratis, meskipun opini-opini yang tidak demokratis tumbuh menjamur dalam pers sectarian.
Pada saat yang hampir bersamaan, akhir tahun 1998 dan awal 1999, pertempuran komunal juga meledak di dua tempat yang berbeda. Di kabupaten Sambas, Kalimantan barat, kekerasan kembali meletus, di daerah yang agak berbeda tetapi sekali lagi mengakibatkan penggusuran terhadap orang-orang Madura, kali ini dipicu oleh penduduk asli melayu. Dan di poso, sebuah kota kecil di Kalimantan tengah, kekerasan meledak antara orang-orang muslim dan Kristen. Kabar buruk itu tak berhenti sampai disitu. Setahun kemudian, pada akhir 1999, ketegangan yang memuncak meledak di Maluku utara yang melibatkan berbagai macam medan, antara muslim dengan keisten, dan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian kekerasan terjadi di Kalimantan tengah dengan pola yang mirip dengan Kalimantan barat. Penduduk asli dayak memnyerang para pendatang Madura di kota pelabuhan sampit pada bulan februari 2001, kemudian bergerak ke seantero provinsi sambil mengusiri orang-orang Madura.
Lalu peristiwa konflik di Solo. Sebelum terjadinya peristiwa kerusuhan di solo, tercatat puluhan konflik melanda kota bengawan tersebut. Disebutkan dari sejak jaman “geger pecinan” atau robohnya keraton kartasura sampai tejadinya kerusuhan mei pada tahun 1998. Solo sebenarnya merupakan salah satu kota pedalaman Jawa yang relatif maju. Benturan politik, salah satu faktor utama, telah muncul sejak abad ke-16, yakni pada masa Sultan Pajang, Mataram. Konflik itu terjadi antara kelompok pribumi dan Cina menyangkut penguasaan tanah perkebunan. Pada era kolonial, konflik makin banyak terjadi karena Solo merupakan pertemuan pasukan kerajaan (dan kolonial) dengan pemberontak. Semua pemberontakan dalam Kerajaan Mataram berawal dari Solo, termasuk misalnya pemberontakan Diponegoro. Entah kenapa kota solo tampaknya selalu menjadi pelopor gerakan anti etnis cina sejak berabad yang lalu. Kota solo yang selalu dikenang dengan bermartabatnya serta kehalusan yang dimiliki masyarakat solo sebagai salah satu pusat kebudayaan jawa, ternyata memiliki sejarah yang agak kelam. Sebuah peristiwa kerusuhan yang sangat besar pun mampu terjadi di solo. Seolah-olah solo menjadi ladang sebuah radikalisasi.
Pada hari Kamis pada tanggal 14 Mei 1998, ribuan mahasiswa UMS menggelar demo keprihatinan atas tewasnya Mozes dan tragedi Trisakti. Kekerasan terjadi setelah ada batu melayang kearah demonstran disusul dengan terjadinya hujan batu. Ribuan demonstran akhirnya berlari mundur ke kampus UMS. Smentara yang lainnya membalas lontaran gas air mata dengan lemparan batu. Bentrokan akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi. Dua mahasiswa anggota tim negosiasi yang tak ikut lari ke kampus akhirnya menjadi bulan-bulanan oleh sejumlah oknum aparat keamanan. Puncak kemarahan massa terjadi saat insiden aparat menginjak-injak seorang demonstran yang tergeletak tak berdaya ditengah jalan. Massa berteriak mengecam tindakan itu. Itulah awal mula kejadian peristiwa kerusuhan mei kelabu yang menghancurkan dan menghanguskan kota solo. Kepulan asap hitam menyelimuti ruang kota. Si jago merah melalap puluhan bangunan kokoh pusat perbelanjaan. Pemilik toko panik histeris. Mereka tak bisa menyelamatkan harta benda, justru yang “menyelamatkan” adalah penjarah. Bunyi sirine kendaraan militer meraung-raung menghalau perusuh. Suasana benar-benar mencekam. Sementara warga kampung berwajah tegang berjaga-jaga di mulut gang. Seperti pada waktu-waktu lalu, etnis Cina menjadi korban empuk kerusuhan.
Dari fenomena-fenomena yang nampak pada berbagai kerusuhan, perusakan, penjarahan, pembakaran rumah-rumah, toko-toko dan perusahaan-perusahaan selalu dialamatkan pada milik etnis keturunan Cina. Dari sekian etnis yang ada di kota-kota di Indonesia khususnya Jawa Tengah, etnis keturunan Cina-lah yang sering menjadi sasaran amuk massa dari warga pribumi. Tragedi yang terakhir adalah tanggal 13 – 15 Mei 1998, di mana kota Jakarta dan Surakarta terjadi kerusuhan, penjarahan, pengrusakan dan pembakaran rumah, toko, mobil perusahaan yang hampir seluruhnya milik warga etnis keturunan Cina.
 
Setiap konflik komunal memakan banyak korban ratusan atau ribuan orang mati dan puluhan atau ratusan tergusur. Setiap konflik menyebar luas antara seantero kabupaten atau seantero provinsi. Dan tiap-tiap konflik bersifat komunal antara kelompok-kelompok dalam masyarakat mengikuti garis-garis asal usul etnis atau agama, tidak secara eksplisit tentang kelas, dan tidak menentang Negara. Kekerasan komunal menuntut korban lebih besar daripada kekerasan tipe lain manapun dalam periode itu melebihi kekerasan pemisahan diri, melebihi pula kekerasan sosial, jauh lebih besar daripada huru-hara lokasi tunggal local dari tahun-tahun terakhir orde baru.
Yang membedakan kekerasan pasca orde baru adalah bahwa masalah-masalah kelas dan bangsa indonesia praktis tidak ada dan pertarungan hampir sepenuhnya berdasarkan identitas-identitas komunal. Inilah yang mengguncang public Indonesia, yang sebelumnya percaya betul bahwa menjadi orang Indonesia tidak banyak berkaitan dengan etnisitas atau agama. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pemaparan diatas? Yakni tentang konflik komunal, wacana public Indonesia beredar di seputar istilah “disintegrasi”. Istilah it uterus di dengung dengungkan selama masa itu, tetapi kemudian mengabur menjelang akhir 2001. Pada waktu itu sebagian besar dari pertarungan komunal itu telah berakhir, dan seorang presiden baru telah dipilih, yaitu Megawati Soekarno Putri, yang luas di pandang sebagai pemimpin yang akan memulihkan ketertiban. Istilah itu tidak hanya mengisyaratkan bahwa kesepakatan politis yang disebut Indonesia itu tengah berantakan, tetapi begitu pula ikatan-ikatan sosial biasa diantara orang-orang yang saling bertetangga. Istilah lain yang ditemui adalah “pancasila”, ideology semi sekuler yang agak banal dan yang sering didengung-dengungkan oleh orde baru. Frekuensinya menurun secara drastic setelah tahun 1998, yang mengisyaratkan adanya krisis dalam nasionalisme “resmi”.
Dari sini dapat diketahui bahwa kekerasan atau konflik komunal dapat terjadi dengan bagaimanapun situasinya dan dimanapun tempatnya, adalah akibat disintegrasi tersebut, yang telah mengakibatkan perpecahan di berbagai sector atau sendi masyarakat yang banyak dianggap “tenang-tenang saja”. Disintegrasi tersebut dapat timbul akibat banyak hal, seperti perbedaan hak dan kepentingan, perebutan lahan, saling mengklaim tanah, kepentingan kelompok, ketidak pahaman dengan kelompok lain, terjadi diskomunikasi dan lain sebagainya. Yang semua hal itu seharusnya bisa ditangani sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan dan juga hendaknya ada pengawasan ketat oleh pemerintah, tetapi pada kenyataannya itu semua tidak dapat menghandle atau mengatasi permasalahan yang ada. Masyarakatnya yang cenderung temperamental, egoism tinggi dan tidak menjunjung integrasi dan permusyawaratan menjadi salah satu factor pemicu konflik tersebut, terlebih control dan kebijakan dari pemerintah yang banyak tidak mendukung demi terjadinya integrasi tersebut. Maka disini perlu adanya semacam pengawal berupa knowledge atau pemahaman akan point-point integrasi itu sendiri yang salah satunya adalah pemahaman atau pengetahuan keindonesiaan, yang kiranya akan membangun dan membentuk kembali wacana dan semangat persatuan yang selama ini telah hilang entah kemana. 
Salah satu tokoh dengan pemikiran teori konflik adalah Lewis Coser, Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, yang dapat memberi peran positif, atau fungsi positif, dalam masyarakat. Pandangan teori Coser pada dasarnya usaha untuk menjembatani teori fungsional dan teori konflik, hal itu terlihat dari fokus perhatiannya terhadap fungsi integratif konflik dalam sistem sosial. Coser sepakat pada fungsi konflik sosial dalam sistem sosial, lebih khususnya dalam hubungannya pada kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas, dan kemudian konsern pada hubungan antara konflik dan perubahan sosial.
Coser memberikan perhatian terhadap asal muasal konflik sosial, sama seperti pendapat Simmel, bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara cinta dan rasa benci hadir. Sehingga masyarakat akan selalu mengalami situasi konflik Karena itu Coser membedakan dua tipe dasar koflik (Wallace&Wolf, 1986: 124), yang realistik dan non realistik. Coser sendiri banyak dipengaruhi oleh George Simmel. Simmel dan Coser adalah orang realis yang melihat konflik dan integrasi sebagai dua sisi saling memperkuat atau memperlemah satu sama lain.
Konflik realistik memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat material, seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis,  dan konflik antar kepercayaan lainnya. Antara konflik yang pertama dan kedua, konflik yang non realistik lah cenderung sulit untuk menemukan solusi konflik atau sulitnya mencapai konsensus dan perdamaian. Bagi Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus dalam situasi konflik yang sama.
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar